Home / Hukum Dan Kriminal / Surat Terbuka Pengaduan Kelompok Paguyuban Penggarap Tanah Negara Kepada Komnas HAM

Surat Terbuka Pengaduan Kelompok Paguyuban Penggarap Tanah Negara Kepada Komnas HAM

MediaLens, Jakarta, Senin (07/09/2020) | 11:00 WIB,

Kepada Yth,
Ketua KOMNASHAM REPUBLIK INDONESIA
Di
Tempat

Perihal : Pengaduan dan Permohonan Bantuan
Lampiran : Satu berkas secukupnya

Dengan hormat,
Bapak Ketua KOMNASHAM RI yang kami cintai dan hormati, ijinkanlah kami dari paguyupan penggarap TANAH NEGARA seluas 25 Ha (Hektar Are) yang beralamat : Jln. Alternatif Cibubur Km.1. Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Depok Jawa Barat untuk mengajukan pengaduan sekaligus permohonan bantuan kepada Bapak sehubungan dengan kepastian nasib hidup yang kami hadapi selama ini sebagai berikut :
PENGADUAN :
Bahwa kami adalah sekelompok Warga Negara Indonesia yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun ini telah menggarap Tanah Negara seluas 25 Hektare yang terletak di Jln. Alternatif Cibubur Km.1, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Depok Jawa Barat, dari beraneka suku (Jawa, Batak, Betawi, Banten, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan dan lain-lain). Adapun lahan garapan kami tersebut merupakan tanah Negara atau Tanah terlantar yang di kuasai Negara Eks Erpacht dan kami sebagai penggarap yang beretikat baik karena telah mendapatkan ijin garap dari rt/rw dan Lurah Harjamukti dan Camat Cimanggis untuk memanfaatkan dan menggarap tanah tersebut dan saat ini telah dilengkapi serta diperkuat dengan berbagai dokumen surat – surat garapan dan keterangan yang resmi dan legal dari berbagai pihak dan instansi pemerintah setempat.

Bahwa sejak awal tahun 1990-an kami telah menggarap dan memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam dan tempat tinggal tanpa adanya gangguan, ataupun komplein,serta resistensi dari pihak-pihak lain. Namun pada tahun 2014 secara tiba-tiba ada pihak yang mengatasnamakan pihak PT. CMI (Cempaka Maharani Indahrealty) mengaku dan mengklaim memiliki lahan dilokasi tanah garapan kami tersebut seluas Kurang Lebih 6 Ha dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diketahui bahwa warkah sebagai dasar perolehan mereka atas Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah dengan dasar alas hak dari tanah Girik / Milik Adat, dan mengaku telah memiliki sertifikat HGB sebanyak 27 sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1991 sampai 1993. Padahal setahu kami bahwa diatas Tanah Negara atau tanah Eks.Erpacht tidak mungkin ada Tanah Milik Adat / Girik sehingga kami penggarap melakukan penolakan dan perlawanan : YURISPRUDENSI MA RI . NO. 3787K/PDT/1987 menyatakan bahwa TANAH NEGARA yang diatasnya melekat Hak – Hak Tanah Orang Eropah ( Eigendom, Opstal, Erpacht, dll ) tidak mungkin lagi akan ada melekat Hak – Hak Lainnya , misalnya Tanah Milik Adat , Girik , SK Mendagri , SK Gubernur, SK Bupati , SK Walikota dan itu bukan merupakan bukti alas Hak Kepemilikan Tanah tapi hanya Bukti untuk Pembayaran Pajak.

Bahwa pada tahun 2014 pihak PT.CMI menggunakan oknum aparat dan sekelompok preman untuk melakukan terror dan intimidasi kepada penggarap dengan memaksa para penggarap untuk keluar dari lahan tersebut, tapi para penggarap tetap bertahan dan melakukan upaya penolakan. Akibat dari penolakan yang dilakukan oleh para penggarap pada saat itu akhirnya Ketua Paguyuban Penggarap Sdr. MIKAEL UMBU ZASA. SE di laporkan ke POLDA METRO JAYA dengan tuduhan pasal 167 KUHP (memasuki pekarangan orang), namun karena pihak PT.CMI sebagai pelapor tidak pernah secara transparan menunjukkan bukti Surat / Sertifikat HGB milik mereka apalagi merekapun tidak tahu di mana letak lokasi atas surat – surat SHGB yang mereka miliki, sehingga kami beranggapan pengakuan PT.Citra Maharani Indahrealty (CMI) yang mengklaim memiliki lahan seluas 6 Hektare itu adalah tidak jelas atau kabur dan setelah pelaporan tersebut tidak ada lagi proses lanjutan sampai tuntas.

Bahwa sekitar bulan September 2016 PT. Pembangunan Perumahan Property ( PP Property ) mendatangi lokasi dan bertemu para penggarap untuk menjajaki dan melihat langsung lahan para penggarap sehubungan dengan adanya proposal penawaran tanah dijual yang kami berikan ke PP Property yang kebetulan berencana untuk pengembangan bisnis property di daerah cibubur , yang di tindaklanjuti dengan adanya beberapa kali pertemuan secara intensif dengan pengurus Paguyuban Penggarap untuk membahas proses pembebasan tanah garapan kami tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2017 terjadi kesepakatan (MOU) antara Pihak PT. Pembangunan Perumahan Property dan para penggarap yang dituangkan dalam NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT. PP. PROPERTY Tbk. DENGAN PAGUYUBAN PENGGARAP TANAH E.V. 5658 TENTANG RENCANA KERJASAMA PEMBELIAN LAHAN YANG BERLOKASI di Jl. TransYogi-Alternatif Cibubur, Blok Poncol, Kalimangis, kelurahan Harjamukti, kecamatan Cimanggis – Kota Depok – Jawa Barat Nomor : 08/PERJ/PP-PROP/DIR/2017, pada hari senin, tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT. PP. PROPERTI Tbk diwakili oleh NANANG SISWANTO (Direktur) dan Pihak Kedua yaitu PAGUYUBAN PENGGARAP TANAH E.V. 5658 yang diwakili oleh MIKAEL UMBU ZASA SE selaku (Ketua Paguyuban Penggarap), Ir. HAFID SYAFRUDIN, dan MAYJEN. TNI BAMBANG HARYANTO.

Bahwa setelah penandatanganan MOU / Nota Kesepahaman tersebut , Pihak PP Properti Tbk meminta para penggarap untuk melengkapi segala Surat , Warkah , dokumen dan keabsahan surat garapan sesuai aturan yang berlaku yaitu harus dibuat dan disahkan oleh pemerintah setempat mulai dari tingkat RT , RW, Lurah dan Camat . Selanjutnya, dan oleh karena semua surat dan dokumen yang diminta oleh PP Property sudah terpenuhi dan dianggap Sah / resmi maka Pihak PP Properti mulai melakukan pembayaran kepada Penggarap yang diwakili oleh Ketua & Sekertaris Paguyuban Penggarap secara bertahap dengan total kurang lebih Rp. 8 M (delapan Milliar rupiah) berupa 20% secara uang tunai ( Transfer Bank Mandiri ) dan senilai 80% berupa 8 ( delapan ) unit Apartemen milik PP Property di Gunung Putri Square dan Grand Kumala Lagoon Bekasi . Adapun pembayaran ini baru dianggap sebagai tanda jadi dan konpensasi terhadap pembelian sebagaian kecil tanah perorangan yang sudah memiliki surat Sertifikat yang Sah dan diakui bersama antara Paguyuban Penggarap dan PP Property dengan total luasan kurang lebih 2 Ha (dua hektar) dari total keseluruhan seluas 25 Ha (Hektar).

Bahwa berdasarkan suarat – surat garapan kami tersebut yang sudah dibuat dan ditandantangani secara resmi oleh pemerintah setempat (RT,RW,Lurah, Camat) yang terdiri dari nama 17 orang penggarap yang mewakili 257 KK sebagai penggarap diatas lahan yang dimaksud , maka pada tanggal 22 Juni 2017 Pemerintah Kota Depok mengeluarakan IJIN PRINSIP , dan pada tanggal 26 Juni 2017 mengeluarkan IJIN LOKASI yang ditujukan untuk kepentingan dan atas nama PP Property,Tbk di atas lahan seluas 25 Hektar tersebut sebagai Tahap 1 yang selanjutnya akan dilakukan proses pembebasan Tahap 2 seluas 20 Ha lagi.

Bahwa pada tanggal 11 s/d 26 September 2017 atas permintaan PP Property sendiri kepada BPN : Badan Pertanahan Kota Depok bersama BPN Kanwil Pertanahan Provinsi Jawa Barat datang ke Lokasi Garapan kami untuk melakukan pengukuran dan penetapan batas – batas sesuai dengan peta Ijin Lokasi yang sudah diberikan oleh Pemkot Depok, yang walaupun sampai saat ini BPN Kota Depok belum atau tidak mengeluarkan peta ploting hasil pengukuran tanah kami tersebut padahal semua ketentuan sudah kami penuhi dan bahkan selama tahun 2017 sd 2018 sudah 3 kali dilakukan pengukuran dan tidak ada halangan / gangguan dari pihak manapun.

Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2018 PT. PP Properti Tbk yang diwakili oleh Ir. Nanang Siswanto selaku Direktur Pengembangan Bisnis membuat surat pernyataan / Komitmen bernomor : 207/EST/PP-PROP/2018 kepada Sdr. MIKAEL UMBU ZASA SE, dan Bapak Ir. Hafid Syafruddin yang isinya PT.PP Property Tbk tetap akan melakukan proses pembebasan dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan BAK : Berita acara Kerjasama yang akan diselesaikan secepatnya pada tahun 2018 , namun tanpa alasan yang jelas kenyataannya proses berjalan sangat lambat dan terkesan ada sesuatu hal yang disembunyikan dari pihak PP Property kepada kami Penggarap dan karena adanya desakan dan permohonan kami penggarap untuk diselesaikan pembayaran sesuai komitmen tersebut , maka PP Property hanya melakukan proses tahap pembayaran selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2018 dan merupakan pembayaran yang terakhir sampai dengan saat ini.

Bahwa Sejak akir januari Tahun 2019,bapak Ir NANANG SISWANTO (Direktur PP Property ) tidak mau lagi berkomunikasi dengan kami baik melalui Whats UP maupun telephon,oleh karena itu kami mengirimi surat untuk meminta klarifikasi terkait kelanjutan pelaksanaan atas kesepakatan yang telah dibuat,namun sampai saat ini belum di tanggapi,berdasarkan kenyataan tersebut kami beranggapan bahwa PP property tidak mempunyai itikad baik untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dengan tanpa alasan yang jelas

Bahwa oleh karena Pihak PP property tidak mau berkomunikasi lagi dengan kami baik melalui telepon maupun surat tertulis,maka pada tgl 20 Maret 2019 kami berupaya mendatangi kantor PT.PP Properti Tbk,serta menyerahkan surat yang ditujukan kepada Dirut PP Properti dan inti dari surat tersebut untuk meminta kepastian tentang kelanjutan penyelesaian dari proses pembebasan lahan garapan kami sesuai kesepakatan, pada saat pertemuan tersebut, Pihak PP Property diwakili oleh Sdr.Irman selaku staff legal,dan secara lisan sdr.irman menyatakan kepada kami bahwa proses pembebasan lahan garapan tetap berlanjut, serta akan segera memberi surat tanggapan atas surat yang kami serahkan yang ditujukan kepada Dirut PP property
Bahwa kemudian,tiba tiba kami mendapat surat somasi dari sdr.Agus Supriatna,SH. Dkk,sebagai advokad pda kantor hukum The Best Partner Law Firm,yang bertindak . Selaku kuasa hukum dari pihak PP Properti berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Sdr.Nanang Siswanto selaku direktur pengembangan bisnis PP Properti yang perihalnya; Jawaban dan Permintaan Pengembalian Biaya Pengosongan Lahan
Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2019 Sdr.Mikael Umbu Saza selaku ketua peguyuban Penggarapan, mendapat panggilan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, melalui surat nomor: B/8163/V/RES.1.11./Ditreskrimum, Perihal : Undangan Klarifikasi. Atas surat panggilan tersebut Sdr.Mikael Umbu Saza mendatangi Polda Metro Jaya, memberi keterangan dan klarifikasi yaitu pada tanggal 11 Juni dan 17 Juni 2019. Pada saat memberi keterangan, bersama kuasa hukum kami mempertanyakan dasar dan perihal surat panggilan tersebut kepada Penyidik yang bernama Bripka YUSRIZAL AKMAL,SH. Dan jawaban Penyidik saat itu bahwa ini perintah dari IBU MENTERI karena ada hal-hal yang patut diduga. Sebagai warga Negara yang taat hukum kami memaklumi jawaban penyidik tersebut dan memberikan klarifikasi sesuai pertanyaan dari penyidik .
Bahwa tiba-tiba pada tanggal 25 Juni ada pemberitaan di media beritasatu.com yang berudul ; TKN Bantah Terkait Dengan JOMari Flobamora, dan tribunnews.com berjudul ; Aksi Jomari Flobamora duduki tanah, cemari tujuan mulia relawan Jokowi Maaruf (minggu,30 Juni 2019), dan yang menjadi nara sumber / Pelapor dari kedua berita tersebut adalah kuasa hukum PT. Cempaka Maharani Indah Realty (CMI) yang bernama Agus Supriatna,SH di sisi lain Saudara Agus Supriatna, SH, juga bertindak sebagai Kuasa Hukum dari PP Properti sebagaimana telah kami uraikan pada point 12 diatas,kedua berita tersebut sudah kami lakukan klarifikasi dan mendatangi Pemrednya
Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juli 2019 Ketua Paguyuban Penggarap Sdr. Mikael Umbu Saza, mendapat surat dari Kepolisian Polda Metro Jaya melalui surat nomor : B/1717/VII/RES.1.9/2019/Datro, Perihal ; Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan( SPDP) dan yang menjadi pelapornya Sdr.Agus Supritana,SH
Bahwa terhadap surat pemanggilan dari polda metro jaya tersebut terlihat ada hal yang janggal yaitu pada saat kami dipanggil untuk memberikan kalrifikasi oleh penyidik menyatakan, bahwa permintaan kalrifikasi tersebut atas permintaan menteri ,akan tetapi didalam Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertulis bahwa atas laporan sdr.Agus supriatna,SH.
Bahwa sebagaimana yang telah kami utarakan,khusus menyangkut sudara Agus supriatna mempunyai dua posisi yang saling terkait yaitu bertindak selaku Kuasa Hukum dari PP Property dan juga bertindak sebagai kuasa hukum dari PT CMI,
Bahwa dalam kurun waktu 1 minggu terakhir ini tanggal 28 Agustus – 05 September kami penggarap TANAH NEGARA di somasi 2 kali oleh PT. PP Property, Tbk dan PT. CMI dengan isi somasi penggarap harus mengosongkan lokasi, kalau dalam kurun waktu paling lama 7 hari tidak mengosongkan lokasi maka DIANCAM AKAN DILAPORKAN DALAM PERKARA PIDANA KE KEPOLISIAN NEGARA RI.
Bahwa dari berbagai uraian diatas kami menyimpulkan yaitu :
Ada upaya yang sistimatis yang dilakukan oleh PP property bersama PT.CMI untuk mengkriminalisasikan warga Penggarap,dengan tujuan agar Pembebasan lahan dibatalkan dan diganti membayar kepada PT.CMI melalui kuasa hukum yang bernama Agus Supratna yang juga selaku Kuasa Hukum dari PP property
Bahwa PT CMI dengan Sengaja membuat Opini ke publik melalui kerja sama dengan media bahwa Relawan Jokowi maaruf yang bernama JOMARI telah menduduki lahan milik PT CMI dengan cara premanisme,padahal kenyataanya warga yang kebetulan masuk dalam relawan Jomari telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1990 an.
Bahwa bukti Kepemilikan tanah atas nama PT.CMI jelas jelas Cacat hukum karena alas hak yang digunakan atas penerbitan seertifikatnya adalah seolah olah tanah adat ( Girik ) padahal kenyataanya adalah Tanah E Verponding 5658
Bahwa meski kenyataan alas hak sertifikat Milik PT CMI cacat hukum, sementara surat surat penguasaan lahan yang dilakukan oleh Warga penggarap telah mengikuti aturan yang berlaku yaitu mulai dari tingakt RT RW kelurahan camat dan walikota, namun oleh penyidik tetap menerima laporan dari agus supriatna bahwa warga penggarap telah melakukan pelanggaran hukum dengan bebagai dugaan yang tidak berdasarkan hukum.
Bahwa berdasarkan berbagai uraian diatas kami memohon kepada bapak Presden republik indonesia ,untuk :
memberikan perlindungan kepada kami selaku rakyat jelata atas tindakan yang dilakukan oleh PP property yang adalah bagian dari BUMN agar tidak membohongi kami selaku rakyat kecil serta tidak berupaya mengkriminalisasikan kami.
Meminta kepada PP property untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat dengan cara membayar hak hak kami penggarap secara Adil.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada bapak,dan atas perhatianya kami ucapkan terima kasih
Hormat kami

Mikael Umbu Sasa ,SE (Alm)
Ketua peguyuban warga penggarap

1,000,746 total views, 2 views today

About medialens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *